BPN Prabowo Kritisi Keputusan Bawaslu Tolak Kembali Laporan Soal Situng KPU

BPN Prabowo Kritisi Keputusan Bawaslu Tolak Kembali Laporan Soal Situng KPU

20 views
0

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menolak laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait sistem informasi penghitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritisi mengenai hal tersebut.

Sekretaris Jenderal Relawan IT BPN, Dian Islamiati Fatwa menyesalkan keputusan Bawaslu, Senin (27/5) mengenai laporan pelanggaran administratif pelaksanaan pemilu yang menyatakan laporan tidak dapat diterima karena telah melebihi tenggat waktu.

Padahal sebelum melapor, Dian mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap staf Bawaslu dan dinyatakan masih dalam batas waktu pelaporan.

‘Ini menunjukkan kedaulatan berpikir dan kedaulatan hati para komisioner Bawaslu berhenti hanya pada hal-hal yang prosedural. Saat melapor kami sudah cek, bahkan staff yang menerima kami mengecek ke pihak atasan, dan mereka menilai masih dalam batas waktu pelaporan,” ujar Dian, Selasa (28/5/2019).

BPN Prabowo Kritisi Keputusan Bawaslu Tolak Kembali Laporan Soal Situng KPU (portalaktual.com)

BPN Prabowo Kritisi Keputusan Bawaslu Tolak Kembali Laporan Soal Situng KPU

Dian pun keberatan dengan pertimbangan Bawaslu yang menyatakan laporannya sama dengan laporan tim BPN dengan nomor register 07. Kemudian atas pertimbangan itu, Bawaslu tidak memeriksa laporan dari Dian.

Pasalnya, Dian menilai bukti data dan petitumnya berbeda dengan yang diminta oleh Tim BPN. “Kami menginginkan dilakukan audit forensic IT sehingga dapat mengungkap dugaan manipulasi input data,” tuturnya.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi ini mengungkapkan, barang bukti dibawa dengan tujuh kontainer saat melapor ke Bawaslu. Dalam laporannya, Dian menemukan 73.715 kesalahan selama lima hari.

Dengan bentuk kesalahan seperti itu, terdapat penandatanganan oleh satu orang dalam form yang mestinya ditandatangani oleh seluruh saksi dengan bentuk dan garis yang sama. Tim relawan IT juga menemukan, form C1 yang dipindai tanpa disertai tanda-tangan, sehingga diragukan apakah C1 yang diinput ke situng KPU adalah formulir yang sebenarnya.

‘Ketika kami download, kami temukan banyak sekali irregularitas yang kasat mata. Misalnya ukuran kertas C1 yang tidak lazim, ini menunjukkan tidak ada verifikasi dari KPU ketika input data dilakukan. Data apapun yang mereka terima langsung diupload, entah benar atau salah,” ungkap Dian.

Dian mengaku melaporkan dugaan pelanggaran administrasi dengan maksud untuk menghilangkan prasangka lantaran muncul dugaan kecurangan dalam input data.

Dikatakan Dian, seharusnya Bawaslu memeriksa, mengadili dan tidak langsung memutuskan, sehingga prasangka-prasangka itu hilang, dan rasa keadilan betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Ia pun mengkhawatirkan, jika masih ada prasangka di antara masyarakat, jurang polarisasi akan semakin lebar karena rakyat melihat ketidakadilan terhadap suara mereka yang sudah diamanahkan melalui pemilu.

About author