Pigai : Prabowo Bukanlah Pelaku Di Kejadian Tahun 1998

Pigai : Prabowo Bukanlah Pelaku Di Kejadian Tahun 1998

79 views
0

Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, mengatakan bahwa calon presidenno urut 02 bukan merupakan pelaku pelanggaran HAM dari permasalahan yang terjadi pada tahun 1998. Dia menilai, penyidikan Komnas HAM menyebut Prabowo merupakan saksi. Hal itu di sampaikan ketika berada di Media Center Prabowo-Sandi, Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 16/01/2019.

“Hasil penyelidikan Komnas HAM itu tidak menyatakan tegas bahwa Prabowo itu adalah pelaku dan saksi pelaku. Prabowo itu saksi, bukan pelaku dan saksi pelaku,” ujarnya.

Pigai menjelaskan, selaras dengan hukum HAM internasional dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Prabowo bukan merupakan orang yang berkewajiban dengan pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 1998. Dia menuturkan, pihak yang berkewajiban adalah commander responsibilities

“Siapa bertanggung jawab? Commander responsibilities peristiwa ’98 adalah Wiranto sesuai dengan hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional UU 26 Tahun 2000,”  jelasnya.

Pigai megatakan, peristiwa di tahun 1998 adalah peristiwa nasional. Sebab itu, kewajiban dari peristiwa itu ada di Wiranto.

“Kenapa commander responsibilities? Karena huru-hara peristiwa ’98 itu bukan hanya dilokalisir pada tugas dan kewenangan satu kesatuan saja. Huru-hara peristiwa adalah huru-hara nasional. Karena itu, tanggung jawab pimpinan keamanan dan pertahanan nasional, yaitu Angkatan Bersenjata RI dan Wiranto,” kata Pigai.

“Wiranto patut diduga sebagai orang yang sangat bertanggung sebagai pelaku commander responsibilities. Berdasarkan UU 26 Tahun 2000. Patut diduga,” tambahnya.

Kemudian, Pigai menuturkan, aturan pemecatan Prabowo sebagai prajurit TNI. Pigai menilai, Ketum Partai Grindra itu di berhentikan bukan hanya di sebabkan oleh peritiwa di tahun 1998.

“Karena itu penetapan terhadap Prabowo, saya ingin sampaikan salah satu penetapan terhadap Prabowo itu adalah berdasarkan pengerahan pasukan terhadap pembebasan Soeharto di Kanada,” tuturnya.

“Jadi Prabowo itu dipecat, salah satunya dipecat karena pengerahan pasukan pembebasan Soeharto di Kanada. Jadi jangan kita lokalisir ke peristiwa ’98,” imbuhnya.

Pigai kemudian menilai sikap diamnya Prabowo terkait peristiwa tahun 1998. Menurut Pigai, Prabowo diam karena merahasiakan tentang kejadian itu.

Pigai : Prabowo Bukanlah Pelaku Di Kejadian Tahun 1998

Pigai : Prabowo Bukanlah Pelaku Di Kejadian Tahun 1998

“Sekarang pertanyaannya kenapa Prabowo selama ini diam? Seorang jenderal menyimpan sebuah rahasia karena semua perintah itu selalu berdasarkan surat perintah tertulis, apalagi perintah jenderal tidak ada perintah lisan, seluruh itu dokumen kok, selalu, dengan visual juga ada, catatan-catatan juga ada, perintah tertulis juga ada,” ujarnya.

Pigai mengatakan, pemberhentian seorang jenderal tersebut tidak bisa hanya disebabkan satu kasus. Sebab, untuk memperlihatkan kesalahan Prabowo, arsip pemeriksaan Komnas HAM selalu di kembalikan oleh kejaksaan.

“Tidak semata-mata itu. Karena penetapan seorang jenderal itu harus ada tiga kesalahan tidak bisa hanya satu kesalahan. Lalu waktu peristiwa ’98, Prabowo itu pengerahan pasukan, pengamanan ibu kota negara. Karena itu mengapa penyelidikan Komnas HAM selalu bolak-balik kejaksaan, dikembalikan lagi. Karena ini buktinya memang harus kuat kalau mau dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

Dia bahkan mempertanyakan sikap pemerintahan kubu Petahana yang di nilainya tidak di menyelidiki pelanggaran HAM pada peristiwa 1998. Pigai mendakwa pemerintah saat ini itdak menyelidiki kasus tersebut, karena orang-orang di pemerintahan saat ini merupakan orang-orang yang melakukan pelanggaran.

“Sebenarnya pemerintah bisa saja kan ada sarana rekonsiliasi dan perdamaian. Bisa. Tidak mesti di pengadilan, bisa. Tapi kenapa pemerintah Jokowi tidak mau? Karena yang melingkari Jokowi itu adalah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, berbagai pelanggaran kejahatan. Jadi yang melingkari Istana Jokowi itu mereka yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.

About author