Tim Prabowo-Sandi : Prabowo-Sandi Punya Janji Nyata Untuk Menumpas Korupsi

Tim Prabowo-Sandi : Prabowo-Sandi Punya Janji Nyata Untuk Menumpas Korupsi

7 views
0

Jakarta – Koordiantor juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa paslonnya tersebut mempunyai janji yang nyata untuk penumpasan korupsi. Salah satunya dengan cara memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu di sampaikan oleh Dahnil Anzar pada 15/01/2019.

“Pak Prabowo sejak awal menolak revisi UU KPK apabila revisi itu punya kecenderungan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa calon presiden no urut 02 Prabowo konsisten ingin meletakkan KPK menjadi institusi hukum  pemberantasan korupsi yang nyata. Dia mengaku, bahwa mantan Danjen Kopassus itu sampai-sampi ingin mempererat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini mengatakan, bahwa ada sejumlah cara untuk mempererat KPK yang di pelopori oleh tim Prabowo-Sandi. Yang pertama, dengan mempererat KPK dari bidang pajak. Dahnil mengungkapkan bahwa Prabowo akan membesarkan distribusi biaya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yang kedua, yakni Prabowo akan menambah jumlah penyidik independen di KPK. Dia menilai, bahwa banyak institusi antikorupsi di dunia yang memasukan penyidik secara spontan, dan bukannya menarik dari lembaga hukum lainnya.

“Harus rekrutmen penyidik yang independen, yang multidisiplin. Korupsi kan bukan hanya isu hukum, tapi terkait dengan finance crime, cyber crime, corruption and cyber, macam-macam,” jelasnya.

Di dalam fokus adpek hukum yang ada di visi dan misinya, pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 02 Prabowo dan Sandi mempunyai rencana aksi memperkuat gerakan pemberantasan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah enam turunan dari rencana aksi tersebut :

Tim Prabowo-Sandi : Prabowo-Sandi Punya Janji Nyata Untuk Menumpas Korupsi

Tim Prabowo-Sandi : Prabowo-Sandi Punya Janji Nyata Untuk Menumpas Korupsi

1. Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
2. Menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
3. Merevisi Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detail lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor.
4. Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik.
5. Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.
6. Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan pemimpin di semua lini.

Di harapkan dengan adanya program untuk memberantas korupsi yang saat ini sedang merajalela di pemerintahan Indonesia dapat segera di atasi. Dan juga jika pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 02 Prabowo-Sandi terpilih nantinya, dapat segera menjalankan rencana tersebut untuk memberantas korupsi di Indonesia.

About author